Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Pelaksanaan tugas direksi Bio Farma berjalan dengan efektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

  2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

  3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

  4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah anggota Direksi Bio Farma harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efekti tas dalam pengambilan keputusan. Seluruh anggota Direksi Bio Farma harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

 
Susunan Direksi Bio Farma

Pada tahun 2016 tidak adanya perubahan jumlah dan komposisi Direksi Bio Farma. Sampai dengan 31 Desember 2016, Direksi Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur.

Pembagian Tugas dan Wewenang setiap Anggota Direksi Bio Farma

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih  efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi tidak menghilangkan tanggungjawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dijabarkan dalam Bagan Organisasi Perusahaan yang penetapannya melalui persetujuan Dewan Komisaris.

Kewajiban Direksi Bio Farma yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)

  1. Direksi wajib menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.  RJP sekurang-kurangnya memuat:
    • Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.
    • Posisi Perusahaan saat ini.
    • Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP.
    • Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
  2. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP, disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Kewajiban Direksi Bio Farma yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

  1. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJP. RKAP sekurang-kurangnya memuat:
    • Misi, sasaran, strategi, kebijakan Perusahaan dan program kerja/kegiatan.
    • Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
    • Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaannya.
    • Program kerja Dewan Komisaris.
    • Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
  2. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
  3. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  4. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).
  5. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
  6. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas harus disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.

Kewajiban Direksi Bio Farma yang Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report)

  1. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, dan pada akhir tahun bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
  2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
    • Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
    • Laporan mengenai kegiatan Perusahaan.
    • Laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, jika ada.
    • Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
    • Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
    • Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau.
  3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
  1. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
  2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud
    pada angka 2, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  3. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
  4. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan
    tidak memberi alasannya secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
  5. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
  6. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
    berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
  8. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Kewajiban Direksi Bio Farma yang Berkaitan dengan Penyusunan laporan Berkala

  1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.
  2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan.
  3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS.
  4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 di atas, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
  6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
  7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pengelolaan Manajemen Risiko Bio Farma

  1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
  2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
  3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
    • Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau
    • Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
    • Direksi wajib menyampaikan laporan manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal Bio Farma

  1. Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
  2. Sistem pengendalian intern antara lain mencakup:
    • Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari: Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
      • Filosofi dan gaya manajemen.
      • Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
      • Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
      • Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
    • Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
    • Aktivitas pengendalian yaitu tindakan- tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan ada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritasasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
    • Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
    • Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
       

Keterbukaan dan kerahasiaan Informasi Bio Farma

  1. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan atau perusahaan lain termasuk  rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
  2. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
  3. Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
  4. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
  5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendelegasian wewenang Bio Farma

  1. Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat setingkat di bawah Direksi. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan melalui analisis terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan menerima pendelegasian wewenang. Pada tahun 2016 terdapat 22 kali pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya melalui surat kuasa.