PEDOMAN TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/ MBU/2011, Direksi BUMN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diatur di dalam SK Direksi Nomor : 07882/DIR/ XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015, dimana maksud dan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi Insan Bio Farma memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan, sebagai pedoman dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan, dan mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal-hal yang harus perhatikan oleh Dewan Komisaris, Direksi, insan Bio Farma dan Pemegang Saham dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain

Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.

Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh anggota Direksi Bio farma telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang dibuat tanggal 6 Maret 2017.

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT Bio Farma (Persero), maka dengan ini menyatakan bahwa saya:

  1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi  pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
  3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
    • Anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
    • Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

  4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness di dalam pengelolaan perusahaan.

     

  5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
  6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Biofarma dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.
  7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/ Wakil Kepala Pemerintah Daerah.
  8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris.
  9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.
  1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
  2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
  3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
  4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/ tidak langsung, sejenis/tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk jabatan lainnya, yang ada hubungannya dengan aktivitas bisnis Perusahaan;
  5. Situasi dimana Insan Bio Farma memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa prosedur yang seharusnya;
  6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang mengawasi atau yang diawasi;
  7. Situasi dimana melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari Insan Bio Farma yang bersangkutan;
  8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang;
  9. Situasi dimana memungkinan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk memenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
  10. Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (moonlight/ outside employment).

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN DI BIO FARMA

  • Kebijakan dari Insan Bio Farma yang
    berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
  • Pemberian izin, rekomendasi dan/atau persetujuan dari Insan Bio Farma yang diskriminatif.
  • Pengangkatan Insan Bio Farma berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan Bio Farma lainnya atau pihak lainnya yang melanggar prosedur.
  • Pemilihan Mitra Bisnis oleh Insan Bio Farma berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
  • Menggunakan aset Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
  • Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Prinsip
Dasar

  1. Insan Bio Farma harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan.
  2. lnsan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan DILARANG untuk meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengungkapkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/diketahui dan tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
  3. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh lnsan Bio Farma dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
  4. lnsan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
  5. Pimpinan unit kerja dan atas langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.

MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka lnsan Bio Farma wajib melaporkan hal tersebut melalui:

  1. Atasan Langsung Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah lnsan Bio Farma yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
  2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System
    Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran I Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah lnsan Bio Farma atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistlebloing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System di Perusahaan. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 2 di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/ fitnah.